RAPAT PLENO TERBUKA DI KUKAR TERTUNDA

Indcyber.com, Kutai Kartanegara – Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditingkat Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Pemilihan Umum (Pemilu) dan  pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar  sempat mengalami beberapa kali penundaan. Kegiatan ini sendiri berlangsung di hotel Grand Fatma Tenggarong pada Sabtu (4/5/19).

Penundaan itu dikarenakan sejumlah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) tidak menyetujui atau menolak, jika Yuyun Nurhayati yang memimpin rapat pleno terbuka. Pasalnya, tidak kejelasan siapa Ketua KPU Kutai Kartanegara sebenarnya.

Berdasarkan rapat pleno internal KPU Kutai Kartanegara pasca penetapan DPTb III lalu, bahwa Eryando Saputra  ditetapkan sebagai Ketua KPU Kukar yang menggantikan Yuyun Nurhayati. Dan pleno tersebut disupervisi oleh KPU Kalimantan Timur (Kaltim).

Meski sempat bersitegang pada rapat pleno terbuka ini, namun akhirnya pihak KPU Kutai Kartanegara menggelar rapat pleno internal secara tertutup, dengan menghadirkan seluruh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk mencari jalan keluar yang terbaik, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2019 berjalan lancar.

“Dari hasil diskusi dan kesepakatan kita yang dihadiri seluruh ketua PPK di 18 Kecamatan Kabupaten Kukar bersama seluruh Komisioner KPU Kukar, bahwa pada Minggu (5/5/19) tetap dilaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemilu 2019, akan dipimpin oleh Yuyun Nurhayati yang mengacu pada SK awal dari KPU Pusat,” terang Husen Saleh Ketua PPK Muara Badak kepada media ini.

Lebih lanjut, Husen Saleh mengemukakan, adapun persoalan teknis dan administrasi disemua pelaksanaan pemilu ini, itu akan menjadi tanggungjawab semua Komisioner KPU Kutai Kartanegara, dan hal itu sudah di atur dalam Undang-undang.

“Dalam hal ini, kami seluruh Ketua PPK se Kabupaten Kutai Kartanegara meminta agar pihak Komisioner KPU Kukar untuk menyampaikan sikap secara lisan atau tertulis pada rapat pleno terbuka  besok (red, Minggu 5/5/19), bahwa persoalan-persoalan yang menyangkut hukum dikemudian hari, itu merupakan tanggungjawab Komisioner KPU Kukar sepenuhnya,” ungkap Husen Saleh.

Husen Saleh juga menegaskan, terkait Eryando Saputra  ditetapkannya sebagai Ketua KPU Kutai Kartanegara hasil dari rapat pleno internal yang disupervisi oleh KPU Kalimantan Timur (Kaltim) masih menunggu keputusan dari KPU Pusat.

“Untuk Elyando Saputra ini sendiri, sesuai apa yang disampaikan oleh KPU Kaltim bahwa hasil pleno lalu sudah masuk di KPU Pusat. Namun masih menunggu klarifikasinya saja, jika kelengkapan administrasi sudah lengkap semua, maka KPU Pusat segera atau dengan sendiri mengeluarkan SK penetapan Ketua KPU Kukar. Dan ini merupakan ranah KPU Pusat, kami dari PPK sendiri tidak mau lagi masuk dalam persoalan-persoalan internal,” beber Husen Saleh.

Untuk diketahui, sebelumnya rapat pleno terbuka ini, yang semulanya berlangsung pada Sabtu (4/5/19) sore hari, juga sempat mengalami penundaan atas diinterupsi oleh Ketua Bawaslu Kutai Kartanegara Muhammad Rahman, meminta agar rapat pleno yang dipimpin Yuyun Nurhayati itu diundur, lantaran tidak kejelasan  siapa sejatinya Ketua KPU Kukar.

Rapat pleno terbuka ini juga dihadiri oleh perwakilan KPU kaltim, Bawaslu Kaltim dan unsur Forkopimda Kutai Kartanegara.(fin)

27,030 kali dilihat, 11 kali dilihat hari ini

6 Comments on “RAPAT PLENO TERBUKA DI KUKAR TERTUNDA”

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *